Pusat Bantuan Layanan Peradilan Elektronik

Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, dan pemanggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik.

Klik Register Pengguna Terdaftar untuk Advokat yang belum pernah mendaftar.

Untuk saat ini belum bisa, untuk kedepannya akan bisa, sesuai Pasal Perma e-Court.

Kuasa pada e-Court bisa lebih dari satu orang, dengan meminta kepada pihak Pengadilan.

Tidak bisa. Syarat pertama untuk menjadi Pengguna Terdaftar adalah memiliki alamat email aktif.

Hubungi call center di 021-3843348 ext 592 / 5593, atau email ecourt@mahkamahagung.go.id.

Untuk sekarang belum bisa.

Hubungi call center Pengadilan Tinggi yang bertugas memverifikasi data advokat calon Pengguna Terdaftar.

Unduh Manual Book e-Court (PDF)

1. Nama Lengkap
2. Alamat Kantor
3. Telp/Fax Kantor
4. Handphone
5. Nomor Induk KTA
6. Organisasi Advokat
7. Tanggal Mulai Berlaku KTA
8. Tanggal Habis Berlaku KTA
9. Tanggal Penyumpahan KTA
10. Nomor BA Sumpah
11. Tempat Penyumpahan
12. Nomor KTP
13. Nama Bank Advokat
14. Nomor Rekening
15. Nama Akun pada rekening

Diisi dengan tanda hubung ( – ), kolom tidak boleh dikosongkan.

• Scan KTP (PDF atau JPG)
• Scan Kartu Anggota Advokat (PDF atau JPG)
• Scan Bukti Sumpah (PDF atau JPG)

• Surat Kuasa, format PDF atau JPG, resolusi maksimal 10 MB
• Gugatan, format Word dan PDF, maksimal 10 MB

Klik edit pada bagian dokumen yang diunggah, lalu unggah kembali data yang benar.

Bisa, dengan metode transfer sesuai nominal yang tertera di e-Payment, dengan menuliskan Nomor Virtual Account bank rekanan Pengadilan yang dituju.

Lakukan konfirmasi manual melalui tombol konfirmasi pembayaran, dengan mencantumkan tanggal transfer, besaran transfer, bank tujuan, dan mengunggah bukti pembayaran.

Tidak bisa.

Untuk saat ini belum tersedia.

Transaksi pembayaran tetap dapat dilakukan selama belum melewati batas kadaluwarsa Nomor Virtual Account yang tertera saat pendaftaran perkara.

Bisa, selama bank yang digunakan merupakan bagian dari jaringan ATM Bersama.

Untuk saat ini, penambahan panjar perkara masih ditangani oleh bagian kasir di Pengadilan.

Transaksi tetap bisa terjadi, namun status pembayaran tidak otomatis menjadi “sudah dibayar”. Diperlukan konfirmasi manual sebagaimana dijelaskan pada bagian Pembayaran, poin 2.

Sesuai SEMA No. 4/2008, sisa panjar perkara yang tidak diambil selama 6 bulan sejak pemberitahuan kepada pihak akan disetorkan ke kas negara.

Penggunaan biaya perkara dapat dilihat pada detail masing-masing perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di website tiap Pengadilan.

Tidak bisa.

Saat ini belum bisa. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Pengadilan.

Panggilan elektronik hanya berlaku untuk Pihak Penggugat. Panggilan pertama kepada Tergugat tetap dilakukan melalui Jurusita Pengadilan.

Tidak ada biaya.

Panggilan elektronik dikirim melalui domisili elektronik pihak, yaitu email terdaftar.

Panggilan luar negeri diatur melalui Sistem Rogatory Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Detail dapat dilihat di rogatori.kemlu.go.id.

Panggilan elektronik dilakukan oleh Jurusita Pengadilan dengan mengirimkan Surat Panggilan Elektronik ke alamat domisili elektronik pihak Penggugat maupun Tergugat.

1. Akun Pengguna Pengadilan dibuat oleh Mahkamah Agung RI.
2. Akun Pengguna Aparat Penegak Hukum lainnya dibuatkan oleh Pengadilan setempat.

Manual Book fitur Upaya Hukum Banding (versi awal): unduh di sini

Manual Book e-Berpadu terbaru (versi 4): unduh di sini

Manual Book versi sebelumnya: unduh di sini

1. Untuk layanan tertentu, seperti Izin Besuk Tahanan dan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti, tidak diperlukan akun pengguna.
2. Masyarakat dapat langsung menggunakan layanan melalui tautan Layanan e-Berpadu.
3. Untuk layanan Izin Besuk Tahanan & Izin Pinjam Pakai Barang Bukti, cukup menyimpan nomor register setelah permohonan diajukan.

1. Pengguna layanan diwajibkan memiliki email dan/atau nomor WhatsApp.
2. Email atau nomor WhatsApp yang dicatatkan akan digunakan sistem untuk mengirim notifikasi saat permohonan diajukan maupun setelah diproses.

Anda dapat mengeceknya kembali melalui email atau nomor WhatsApp yang diinputkan saat permohonan atau penggunaan layanan.

Tidak perlu. Untuk izin besuk, masyarakat tidak perlu mendaftar atau membuat akun pengguna.

Fitur pelimpahan berkas dimulai dari Penuntut memilih nama Penyidik, kemudian Penuntut meminta Penyidik untuk mengunggah berkas. Fitur ini hanya digunakan untuk pelimpahan berkas yang sudah pasti akan diteruskan ke Pengadilan — dalam hal ini Penuntut mengetahui dengan pasti status pelimpahan tersebut. Baik Penuntut maupun Penyidik memiliki kewajiban untuk mengunggah dan melengkapi berkas.

Akun administrator milik pegawai yang mengalami mutasi/pindah satuan kerja dapat dinonaktifkan, dan instansi tersebut dapat menunjuk petugas baru untuk mengajukan akun administrator pengganti.

Ya, penomoran perkara yang direkam pada aplikasi e-Berpadu menyesuaikan dengan penomoran perkara pada aplikasi SIPP.

Jika berkas sudah dilimpahkan namun belum diregister oleh Pengadilan, Panitera Muda Pidana melakukan verifikasi dengan memilih “Perlu Perbaikan/Tidak Lengkap”, sehingga Penuntut Umum dapat memperbaiki berkas dan menerima notifikasi terkait perbaikan tersebut.

Jika berkas sudah dilimpahkan dan sudah diregister, Penuntut Umum hanya dapat melakukan perubahan Surat Dakwaan sesuai Pasal 144 KUHAP, serta menambahkan dokumen lain melalui menu dokumen tambahan berkas Penuntut Umum.

Bisa. Dalam satu instansi/satuan kerja dapat diajukan dan dibuat lebih dari satu akun administrator.

Ya. Berdasarkan pertimbangan kendala teknis, Pengadilan tetap dapat menerima pelimpahan berkas dari Penuntut secara konvensional. Pengadilan juga dapat memproses permintaan lain, seperti izin sita, izin geledah, dan izin besuk tahanan, secara konvensional.

Ya, apabila terjadi kendala dalam proses pengunggahan berkas elektronik ke dalam aplikasi e-Berpadu, pengguna dapat berkoordinasi dengan Administrator Aparatur Penegak Hukum.

Belum. Aplikasi e-Berpadu saat ini belum mendukung multi-session/multi-login dalam penggunaannya.