1.     Pedoman Pengelolaan Organisasi

  • Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  • Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • Undang-Undang RI No.49 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Th.1989 tentang Peradilan Umum.
  • Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  • Peraturan Presiden RI No. 123 Tahun 2022 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  • Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

2.     Pedoman Pengelolaan Administrasi

  • Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
  • Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).
  • Buku II Edisi Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum.

3.     Pedoman Pengelolaan Personil/Pegawai

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
  • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  • Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
  • Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  • Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 212/SEK/SK.KP5.3/II/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

4.     Pedoman Pengelolaan Keuangan

  • Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  • Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • Undang-Undang Ri Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
  • Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Kepemilikan dan Belanja Negara Tahun 2025.
  • Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung No.47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.052022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2024 tentang PErubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Instansi
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggara Pendapatan dan Belanja Negara

Views: 22