Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS 1B

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri 64112, Telpon / Fax : (0354) 771607 / (0354) 772706

email : pnkediri@pn-kediri.go.id , pn.kediri@gmail.com

SIPPSIWAS MARIE-COURT MARIEraterang Dirjen Badilum MARI


Logo Artikel

1 BERITA.HTML

Kediri, 13 Desember 2019 - Donor Darah dalam Rangka Memperingati Hari Juang TNI AD dan HUT Kodam V Brawijaya bersama seluruh Muspida Kota Kediri di Mall Matahari                          
   Kediri, 13 Desember 2019 - KPP Pratama Kediri menggelar Memperingati . Kegiatan ini juga sebagai Unit Kerja Pelayanan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).   KPP Pratama Kediri mengundang Hakim Pengadilan Negeri Kediri (Sulistyo Muhamad Dwi Putro, SH., MH.) dan didampingi oleh Calon Hakim (Kemal Syafrudin SH.) untuk menyampaikan Materi yang bertema Korupsi dimana sebagai pengingatan bahwa seluruh pegawai agar terhindar dari praktik korupsi karena itu merupakan musuh terbesar bagi keutuhan suatu Negara. “Korupsi adalah musuh bersama, ambil contoh seperti negara-negara gagal di dunia, penyebab utamanya adalah korupsi sehingga seluruh negara di dunia bertekad untuk memerangi korupsi. Mudah-mudahan tanpa adanya korupsi kita akan mendapatkan kemakmuran.     
Tasyakuran Atas Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Kepada Pengadilan Negeri Kediri Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) Dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia                         
Bertempat di Birawa Asembly Hall, Hotel Bidakara pada hari Selasa 10 Desember 2019 dilaksanakan Kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2019 oleh Kementrian PAN RB dan Pengadilan Negeri Kediri menjadi salah satu satker yang mendapatkan penganugerahan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri Kediri Ibu Sarah Louis S.,SH.,MHum. hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Semoga Pengadilan Negeri Kediri semakin maju dan dapat mempertahankan predikat yang telah diberikan untuk waktu yang akan datang.     
       Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang pada hakekatnya, eksekusi tidak lain untuk merealisasi kewajiban pihak yang kalah sehingga pihak yang menang dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkaranya. Secara umum, eksekusi riil atau pengosongan merupakan satu kesatuan dengan pelelangan, sesuai asas “eksekusi riil dalam penjualan lelang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam eksekusi objek lelang”, artinya sesudah penjualan lelang selesai dengan ditetapkannya pembeli lelang yang sah, terlelang tidak meninggalkan dan mengosongkan objek lelang, undang-undang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan eksekusi riil berupa perintah pengosongan, sehingga perintah eksekusi merupakan tindak lanjut yang tidak terpisah dari eksekusi penjualan lelang. Dalam prakteknya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang “Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, maka eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang dikenal dengan istilah eksekusi objek lelang jaminan hak tanggungan”, yang sejalan dengan asas tersebut di atas.   Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kediri yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara atau mengadili, telah menerima permohonan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan  dari Pemohon Eksekusi sehingga Ketua Pengadilan…
Page 1 of 25

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech