Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS 1B

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri 64112, Telpon / Fax : (0354) 771607 / (0354) 772706

email : pnkediri@pn-kediri.go.id , pn.kediri@gmail.com

SIPPSIWAS MARIE-COURT MARIEraterang Dirjen Badilum MARI


Logo Artikel

372 ELECTRONIC COURT E COURT DALAM MENJAWAB REVOLUSI INDUSTRI 40.HTML

Electronic Court (E-Court) Dalam Menjawab Revolusi Industri 4.0

 “Electronic Court (E-Court) Dalam Menjawab Revolusi Industri 4.0”

 

Perkembangan zaman di era digital 4.0 saat ini menjadikan kecepatan dan digitalisasi menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Dalam merespon perkembangan zaman yang serba cepat, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan melakukan gebrakan inovasi baru dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma a quo merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice Reform) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi dengan Hukum Acara. Inovasi tersebut saat ini dikenal dengan Aplikasi E-Court.

Aplikasi E-Court merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata. E-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan dapat pula pemanggilan atau pemberitahuan sidang kepada principal dilakukan secara online melalui email bahkan sampai pada salinan turunan putusan yang dilakukan secara online. Dari penjelasan tersebut, setidaknya terdapat 3 fungsi utama dalam sistem E-Court, yaitu Pertama, sistem pendaftaran perkara secara online (e-filing), Kedua, pembayaran panjar uang perkara (e-payment). Ketiga, penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons). Selain itu, E-Court juga dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Pada Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-court menjelaskan bahwa setiap advokat yang akan berperkara di pengadilan, wajib menggunakan sistem aplikasi e-court. Hal ini menjadi konsekuensi bahwa advokat wajib memiliki akun serta menggunakan aplikasi e-court apabila ingin mendaftarakan perkara di Pengadilan.

Penyederhanaan administrasi perkara dalam E-Court tersebut akan berdampak positif pula pada kenaikan indeks kemudahan berusaha / Ease of Doing Bussiness (EODB) di Indonesia. Salah satu poin yang digunakan dalam parameter Ease of Doing Bussiness adalah penyederhanaan peradilan. Dalam dunia usaha atau bisnis, tentunya banyak sekali terjadi sengketa atau permasalahan yang timbul diantara subjek hukum itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan masalah keperdataan. Ketika sengketa atau permasalahan keperdataan tersebut diajukan di Pengadilan dengan menggunakan sistem konvensional, maka akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit yang tentunya hal tersebut akan menghambat usaha atau bisnis dari para pihak. Oleh karena itu, dengan hadirnya Aplikasi E-Court, maka akan tercipta administrasi peradilan yang sederhana dan cepat, sehingga di harapkan Aplikasi E-Court tersebut dapat menjadi ujung tombak Mahkamah Agung dalam mendukung kemudahan berusaha / Ease of Doing Bussiness serta menjawab tantangan revolusi Industri 4.0.

* Artikel Penulis : Achmad Khabibulloh, S.H. (Staf Kepaniteraan Perdata)

 

 

 

 

 

Read 14 times

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech