Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS 1B

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri 64112, Telpon / Fax : (0354) 771607 / (0354) 772706

email : pnkediri@pn-kediri.go.id , pn.kediri@gmail.com

SIPPSIWAS MARIE-COURT MARIEraterang Dirjen Badilum MARI


Logo Artikel

HOME

Kepaniteraan Perdata

Sita Jaminan

 

Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis  sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.

Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag) (Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 RBg.).

Permohonan agar dilakukan sita jaminan. baik itu sita conservatoir atau sita revindicatoir, harus dimusya­warahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka ketua majelis membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh panitera/jurusita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai pengadilan negeri sebagai saksi.

Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan/Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat.

Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan :

  1. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.).
  2. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus  didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214.
  3. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.
  4. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus  tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri.

Apabila telah dilakukan sita jarninan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus diangkat.


Mediasi

A. PENGERTIAN MEDIASI SECARA UMUM :

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

B. KELEBIHAN MEDIASI :

  1. Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata
  2. Efisien
  3. Waktu singkat
  4. Rahasia
  5. Menjaga hubungan baik para pihak
  6. Hasil mediasi merupakan KESEPAKATAN
  7. Berkekuatan hukum tetap
  8. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan


C. PROSES MEDIASI :

1. Proses Pra Mediasi

  1. Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara
    Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim
  2. Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi.
  3. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari.
  4. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.


2. Proses Mediasi

  1. Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak
  2. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi
    Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan
  3. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik
  4. Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan

3. Proses Akhir Mediasi

  1. Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja.
  2. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian
  3. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku

 

PERMA No.1 Tahun 2008 



 

Daftar Berita :

  • PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 298
    PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 298 Permohonan Eksekusi Nomor 298 pada tanggal 04 Juli 2017 Tanggal permohonan 22 September 2020 Tanggal Resume Permohonan Eksekusi  21 Juli 2020 Nomor Perkara Permohonan Eksekusi 1/Pdt.EKS/2020/PN Kdr Nomor dan Tanggal Penetapan Anmaning 1/Pdt.EKS/2020/PN Kdr Tanggal 08 Maret 2018 Berita Acara Anmaning I 16 Maret 2021…
  • PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 49/Pdt.G/2015/PN KDR
    PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 49/Pdt.G/2015/PN KDR Permohonan Eksekusi Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Kdr pada tanggal 04 Juli 2017 Tanggal permohonan 13 November 2018 Tanggal Resume Permohonan Eksekusi  07 November 2018 Nomor Perkara Permohonan Eksekusi 9/Pdt.G/2018/PN Kdr Nomor dan Tanggal Penetapan Anmaning 9/Pdt.G/2018/PN Kdr Tanggal 14 November 2018 Berita Acara Anmaning I 21 November…
  • Pelaksanaan Eksekusi Secara Sukarela Pada Pengadilan Negeri Kediri
    Pelaksanaan Eksekusi Secara Sukarela Pada Pengadilan Negeri Kediri Pelaksanaan Eksekusi Secara Sukarela Pada Tanggal 7 Oktober 2021, dalam Perkara Nomor : 2/Pdt.Eks/2021 Jo Nomor : 64/Pdt.G.2018/Pn Kdr Jo Nomor 185/PDT/2019/PT SBY Jo 499 K/Pdt/2020 terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Daftar Info Tilang :

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas