Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS 1B

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri 64112, Telpon / Fax : (0354) 771607 / (0354) 772706

email : pnkediri@pn-kediri.go.id , pn.kediri@gmail.com

SIPPSIWAS MARIE-COURT MARIEraterang Dirjen Badilum MARI


Logo Artikel

HOME

Kepaniteraan Perdata

Proses Acara Eksekusi

 

EKSEKUSI PERDATA

 

EKSEKUSI GROSSE AKTA

Menurut pasal 1224 HIR/pasal 258 R.Bg ada dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta pengakuan hu­tang dan grosse akta hipotik.

Yang dimaksud dengan grosse adalah salinan pertama dari akta otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.

Oleh karena salinan pertama dari akta penga kuan hutang yang dibuat oleh Notaris mempu nyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini sengaja diberi kepala/irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai kepala/irah-irah.

Aslinya, yang disebut minit, yang akan disimpan oleh Notaris dalam arsip, juga tidak memakai kepala/irah-irah.

Grosse akta pengakuan hutang yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh Notaris diserahkan kepada kreditur, untuk, apabila dikemudian hari diperlukan, langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Orang yang mengaku berhutang, yaitu debitur, diberi juga salinan dari akta pengakuan hutang itu, tetapi salinan yang diserahkan kepada debi tur tidak memakai kepala "Demi Keadilan Berda sarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Grosse Akta Pengakuan Hutang dapat digunakan khusus untuk kredit Bank berupa Fixed Loan. Jadi untuk Fixed Loan, Notaris dapat membuat  akta pengakuan hutang dan melalui grossenya yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dipegang oleh kreditur, yaitu bank. Bank dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Eksekusi berdasarkan Grosse akta pengakuan hutang mengenai Fixed Loan ini, hanya bisa dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah hutangnya itu.

Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut, dan besarnya hutang menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan dan kre ditur, yaitu bank harus mengajukan tagihannya melalui suatu gugatan. Dalam hal ini, apabila syarat-syarat terpenuhi, putusan dapat dijatuhkan dengan serta merta.

Menurut pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang, (geldschieters ordonantie, S.1938-523), Notaris dilarang untuk membuat akta pengakuan hutang dan mengeluarkan grosse aktanya untuk perjan jian hutang-piutang dengan seorang pelepas uang. Pasal 224 HIR, pasal 258 RBg, tidak berlaku untuk grosse akta semacam ini.

Yang dimaksud dengan grosse akta pengakuan hutang yang diatur dalam pasal 224 HIR, pasal 258 RBG, sebenarnya adalah sebuah akta yang dibuat oleh notaris antara orang biasa/Badan Hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan. Bisa ditambahkan, dengan disertai bunga sebesar 2 % sebulan.

Jadi yang dimaksud jumlahnya sudah pasti dalam akta pengakuan hutang itu, bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, apalagi yang berbentuk perjanjian.

Dalam praktek banyak terjadi penyalahgunaan Perjanjian kredit bank rekening koran dengan plafond kredit, perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali, yang dituangkan dalam akta pengakuan hutang, sudah tentu tidak bisa dieksekusi langsung.

Grosse akta pengakuan hutang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dipegang oleh kreditur, dalam hal debitur melakukan ingkar janji, dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ketua Pengadilan akan segera memerintahkan Jurusita untuk memanggil debitur untuk ditegur.

Eksekusi selanjutnya akan dilaksanakan seperti eksekusi atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

                                        

EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK

Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 menyatakan:

Salinan dari Akta yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 (yang dimaksud adalah akta pembebanan hipotik yang dibuat oleh PPAT) yang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaf taran Tanah, dijahit menjadi satu oleh pejabat tersebut dengan sertifikat hipotik, crediet verband yang bersangkutan dan di berikan kepada kreditur yang berhak.

Sertifikat hipotik dan crediet verband, yang disertai salinan akta yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, mempunyai fungsi sebagai grosse akta hipotik dan crediet verband, serta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 224 HIR/258 RBg serta pasal 18 dan 19 Peraturan tentang credietverband (S. 1908-542).

Pasal 14 (3) Undang-undang Rumah Susun, yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 1985, menyebut kan:

Sebagai tanda bukti adanya hipotik, diterbitkan sertifikat hipotik yang terdiri dari salinan buku tanah hipotik dan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 14 (5) menegaskan: Sertifikat hipotik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan seperti Putusan Penga dilan Negeri.

Sertifikat hipotik merupakan tanda bukti adanya hipotik dan dibagian depannya, yaitu diatas sampulnya, memakai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kadang-kadang irah-irah itu juga tercantum diatas akta pembebanan hipotik yang dibu at oleh PPAT. lni adalah salah dan berkelebihan, karena akta pernbebanan itu saja, tidak cukup untuk minta eksekusi.

Akta pembebanan hipotik yang dibuat oleh PPAT, seringkali dibuat berdasarkan surat kuasa (untuk mernasang hipotik). Surat kuasa ini harus otentik (pasal 1171 BW), dan pada umumnya dibuat oleh Notaris.

Dengan demikian akta pernbebanan hipotik yang dibuat oleh seorang kuasa, harus dilakukan berdasarkan surat kuasa yang otentik. Apabila dibuat oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa yang dituangkan dalam akta dibawah tangan sebagai tidak rnemenuhi syarat subyektif, dan hipotiknya dapat dimohonkan pembatalannya berdasarkan pasal 1154 BW.

Eksekusi hipotik dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukurn yang tetap.

Eksekusi dilakukan berdasarkan sertifikat hipo tik.

Perjanjian hutang-piutang yang menyebab kan adanya hipotik bisa dituangkan dalam akta dibawah tangan, tertera diatas kwitansi, bahkan bisa terjadi secara lisan. Jadi tidak usah ada grosse aktanya.

Eksekusi cukup dilakukan berdasarkan sertifikat hipotik. (perhatikan pasal 7 Pera turan Menteri Agraria No. 15 tabuh 1961), Eksekusi selain dapat dilakukan sendiri juga dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi atas perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari wilayah hukum, dimana tanah yang dihipotikkan itu terletak.

Eksekusi dimulai dengan teguran dan ber akhir dengan pelelangan tanah yang dibe bani dengan hipotik.

Pasal 200 (6) HIR menyatakan: Penjualan (le lang) benda tetap dilakukan setelah penjualan (lelang) diumumkan menurut kebiasaan setem pat. Penjualan (lelang) tidak boleh dilakukan sebelum hari kedelapan setelah barang-barang itu disita.

Dengan telah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dihipotikkan dan diserahkan uang hasil lelang kepada kreditur, selesailah sudah tagihan kreditur dan hipotik-hipotik yang mem bebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dari semua beban, kepada pembeli lelang.

Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam pasal 200 (11) HIR.

Hal ini adalah berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan pasal 1178 (2) BW, dan pasal 6 UU No.4/1997 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan pemegang hipotik pertama. Janji ini hanya berlaku untuk pemegang hipotik pertama saja. Apabila pemegang hipotik perta ma telah pula membuat janji untuk tidak dibersihkan, (pasal 1210 BW dan pasal 11 (2) UU Hak Tanggungan), maka apabila ada hipotik- hipotik lain-lainnya dan hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua hipotik yang membe bani tanah yang bersangkutan, maka hipotik-hipotik yang tidak terbayar itu, akan tetap membebani persil yang bersangkutan, meskipun sudah dibeli oleh pembeli dari pelelangan yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hipotik yang belum terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa.

Untuk menjaga penyalahgunaan, maka penjualan lelang, juga berdasarkan pasal 1178 BW (ke cuali penjualan lelang ini dilaksanakan berdasar kan pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan) selalu baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain. Sebab lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negeri, adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara.

Penjualan (lelang) benda tetap harus diumumkan dua kali dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan obyek yang akan dilelang (pasal 200 (7) HIR, pasal 217 Rbg).

 

EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ATAU PERWASITAN

Ketentuan yang mengatur Arbritrase atau Per wasitan adalah pasal 615 s/d pasal 651 R.V.

Putusan Arbitrase domestik, yang terdiri dari putusan Arbitrase ad hoc dan putusan Arbitrase Institusional (seperti putusan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia-BANI) yang berke kuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan se cara sukarela, dapat dimohonkan eksekusi ke pada Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan Arbitrase itu telah dijatuhkan (pasal 637 RV).

Perhatikan juga ketentuan yang terdapat dalam pasal 634 RV dan seterusnya.

Putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990, tertanggal l Maret 1990.

 

EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:

  1. putusan declaratoir
  2. putusan constitutief
  3. putusan condemnatoir.

Putusan declaratoir, yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, tidak perlu dieksekusi, demikian juga putusan constitutief, yang menciptakan atau menghapus kan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.

Yang perlu dilaksanakan adalah putusan condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman. Pihak yang kalah dihukum untuk mela­kukan sesuatu.

Putusan untuk melakukan suatu perbuatan, apa bila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (pasal 225 HIR, pasal 259 RBg) dan selanjutnya akan dilaksana kan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang.

Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (pasal 200 HIR, pasal 214 s/d pasal 224 RBg).

Putusan mana dengan tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, dengan disak sikan oleh pejabat setempat, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.

Eksekusi hendaknya dilaksanakan dengan tuntas. Apabila setelah dilaksanakan, dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya.

Jalan yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan tentang hal tersebut diatas itu, kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan un tuk memperoleh kembali barang (tanah/ tanah dan rumah tersebut).

Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan penyerobotan, apabila diminta dalam petitum, bisa diberikan dengan serta-merta, atas dasar hak milik yang diserobot.

 

PENANGGUHAN EKSEKUSI

Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Penga­dilan Negeri berhalangan, Wakil Ketua Pe ngadilan Negeri dapat memerintahkan, agar ek sekusi ditunda.

Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua Pengadilan Tinggi selaku voorpost dari Mahkamah Agung, dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau di teruskan. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.

Wewenang untuk menangguhkan eksekusi atau agar eksekusi diteruskan, pada puncak tertinggi, ada pada Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, wewe nang yang sama ada pada Wakil Ketua Mahka mah Agung.

Kepercayaan masyarakat dan wibawa Pengadilan bertambah, apabila eksekusi berjalan mulus, tanpa rintangan.

Agar eksekusi berjalan mulus dan lancar, kerja sarna yang baik antar instansi terkait didaerah, perlu terus menerus dibina dan ditingkatkan.


Proses Acara Lelang

 

LELANG

(PENJUALAN UMUM)

 

Pengumuman lelang dilakukan melalui harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan daerah dimana tanah itu terletak (Perhatikan pasal 195 HIR / pasal 206 RBg dan  pasal 217 RBg).

Lelang atau penjualan umum dilakukan berda sarkan Peraturan Lelang, Lembaran Negara Tahun 1908 No.189, yang bersambung dengan Lembaran Negara tahun 1940 No. 56.

Lelang atau penjualan umum dilakukan dengan cara penawaran tertulis. Surat penawaran harus dimasukkan kedalam kotak yang telah disedia kan ditempat lelang atau diserahkan oleh calon peserta lelang sendiri kepada Pejabat lelang dari kantor lelang. Surat penawaran harus tertulis dalam bahasa Indonesia dengan angka atau hu ruf latin yang jelas dan lengkap dan ditanda tangani oleh penawar. Surat penawaran tersebut setelah memenuhi syarat disahkan oleh pejabat lelang.

Penawar tidak boleh mengajukan surat penawar an lebih dari satu kali untuk satu bidang tanah, bangunan atau barang tertentu.

Orang yang telah menandatangani surat pe nawaran tersebut diatas, bertanggungjawab sepenuhnya secara pribadi atas pembayaran uang pembelian lelang, seandainya dalam penawaran itu, ia bertindak sebagai kuasa seseorang, per usahaan atau badan hukum.

Pada umumnya, untuk dapat turut serta dalam pelelangan, para penawar diwajibkan menye tor uang jaminan yang jumlahnya ditentukan oleh pejabat lelang, uang mana akan diperhitung kan dengan harga pembelian, jika penawar yang bersangkutan ditunjuk selaku pembeli.

Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tuju annya, maka sebelum lelang dilaksanakan, ter lebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluar, misalnya debitur diberi waktu selama 2 bulan untuk mencari pembeli yang mau membeli tanah tersebut. Apabila hal itu terjadi, pembayaran harus dilakukan didepan Ketua Pengadilan Negeri. Setelah itu pembeli, kreditur dan debitur menghadap PPAT untuk membuat akte jual belinya, untuk selanjutnya dilakukan balik nama tanah tersebut atas nama pembeli. Hipotik yang membebani tanah tersebut akan di­perintahkan agar diroya.

Apabila setelah waktu 2 bulan lampau, debitur tidak berhasil mendapatkan pembeli, maka ekse kusi dilanjutkan. Kreditur dan debitur, di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, menentukan harga limit dari tanah yang akan dilelang.

Apabila selama 1 bulan tidak ada penawaran, maka penjualan umum diumumkan lagi satu kali dalam harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan tanah yang akan dilelang. Jika pelelangan dengan harga limit ti dak tercapai, maka kreditur akan memperoleh tanah tersebut dengan harga limit itu. Hutang dibayar dan hipotik yang membebani tanah tersebut diroya.

Apabila penawaran tertinggi tidak mencapai harga limit yang ditentukan oleh penjualan, maka jika dianggap perlu, seketika itu juga penjualan umum diubah dengan penawaran lisan dengan harga naik-naik.

Penawar/pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan atau ke rusakan, baik yang terlihat atau tidak terlihat atau terdapat cacat lainnya terhadap barang yang telah dibelinya itu, maka ia tidak berhak untuk menolak menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan dan melepaskan semua hak untuk meminta ganti kerugian berupa apapun juga.

Barang yang terjual, pada saat itu juga, menjadi hak dan tanggungan pembeli dan apabila barang itu berupa tanah dan rumah, pembeli harus segera mengurus/membalik nama hak tersebut atas namanya.

Pembeli tidak diperkenankan untuk menguasai barang yang telah dibelinya itu sebelum uang pembelian dipenuhi/dilunasi seluruhnya, yaitu harga pokok, bea lelang dan uang miskin. Kepada pembeli lelang diserahkan tanda terima pembayaran.

Apabila yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang sedang ditempati/dikuasai oleh tersita/lelang, maka dengan menunjuk kepada ketentuan yang terdapat dalam pasal 200 ayat (10) dan ayat (11) HIR atau pasal 218 Rbg, apabila terlelang tidak bersedia untuk menyerahkan tanah/tanah dan rumah itu secara kosong, maka terlelang, beserta keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu, dengan bantuan yang berwajib, dari tanah/tanah dan rumah ter sebut berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemenang lelang.

Ketentuan yang sama berlaku bagi pembeli lelang, yang telah membeli tanah/tanah dan rumnah dari pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPN). Perhatikan pasal 11 ayat (11) Undang-undang No. 49 tahun 1960, LN 1960 No. 156, TLN No. 2014, yo TLN No. 2104, yang berbunyi:

"Jika orang yang disita menolak untuk mening galkan barang tak bergerak tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perin tah tertulis kepada seorang yang berhak melak sanakan surat jurusita untuk berusaha agar su paya barang tersebut ditinggalkan dan diko songkan oleh yang disita dengan sekeluarganya serta barang-barang miliknya dengan bantuan Panitera Pengadilan Negeri lain yang ditunjuk oleh Hakim jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara".

Jadi Kepala Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara akan minta bantuan kepada Ketua Pe ngadilan Negeri dimana barang tersebut terle tak dan pengosongan dilakukan atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Nege ri itu.

Perhatikan juga ketentuan yang terdapat dalam pasal 198, 199,227 (3) HIR atau pasal 213, 214 dan pasal 261 (2) RBg. Dari pasal-pasal tersebut jelaslah pula, bahwa penyewa, pembeli, orang yang mendapat hibah, yang memperoleh tanah/tanah dan rumah tersebut, setelah tanah/tanah dan rumah tersebut disita dan sita itu telah didaftarkan sesuai ketentuan dalam pasal tersebut di atas ini, juga termasuk orang-orang yang akan dikeluarkan secara paksa dari tanah/tanah dan rumah tersebut.

Mereka yang menyewa, menerima sebagai ja miman, membeli atau memperoleh tanah/ tanah dan rumah tersebut sebelum dilakukan penyita an, baik sita jaminan atau sita eksekutorial se perti tersebut dalam pasal-pasal tersebut diatas ini, tidak terkena sanksi termaksud. Untuk me ngeluarkan mereka, pembeli lelang harus menempuh jalan damai dengan mereka, atau meng ajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri mela lui prosedur biasa.           

Hipotik atau credietverband yang tidak di daf tarkan dikantor pertanahan setelah tanah terse but disita, baik sita jaminan maupun sita ekse kusi, sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 198, 199,227 (3) HIR atau pasal 213, 214, dan 261 (2) RBg, tidak berkekuatan hukum.

Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

Dalam hal telah terdapat kecurangan atau pe lelangan telah dilaksanakan secara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.



Daftar Berita :

  • Nonton Bareng Live Streaming dan Menyanyikan Himne Mahkamah Agung R.I.
    Nonton Bareng Live Streaming dan Menyanyikan Himne Mahkamah Agung R.I. Dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri telah dilaksanakan menyaksikan bersama acara  peluncuran e-Litiqatiori  dan Himne  Mahkamah  Agung  melalui  live  streaming pada  kanal  youtube Mahkamah Agung dengan URL https://www.youtube.com/c/Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyanyikan   secara   serentak  Himne  Mahkamah    Agung   di    ruangan/gedung pengadilan. Menyaksikan bersama melalui…
  • Penyerahan Hadiah Untuk Kegiatan Lomba-lomba HUT Ke-74 Mahkamah Agung R.I.
    Penyerahan Hadiah Untuk Kegiatan Lomba-lomba HUT Ke-74 Mahkamah Agung R.I. Bertempat di Rang Sidang Cakra dilaksanakan penyerahan hadiah untuk pemenang lomba-lomba yang telah diselenggarakan dalam rangka HUT Ke-74 Mahkamah Agung R.I. dalam penyerahan tersebut dilaksanakan juga pengundian doorprize yang mana doorprize tersebut adalah dari Ketua Pengadilan Negeri Kediri dan Bapak Ibu Hakim. Dengan diadakannya kegiatan…
  • Upacara HUT Ke-74 Mahkamah Agung Republik Indonesia
    Upacara HUT Ke-74 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kediri bersama-sama dengan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Kediri melaksakan Upacara Bendera dalam rangka HUT Ke-74 Mahkamah Agung R.I. Dalam upacara ini disampaikan amanat dari Ketua Mahkamah Agung R.I. yang pada intinya seiring dengan…
  • Senam Pagi Dalam Rangka HUT Ke-74 Mahkamah Agung R.I.
    Senam Pagi Dalam Rangka HUT Ke-74 Mahkamah Agung R.I. Bertempat dihalaman Kantor Pengadilan Negeri Kediri tanggal 18 Agustus 2019 dilaksanakan jalan sehat dan senam pagi untuk memeriahkan HUT Ke-74 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan meningkatkan semangat seluruh warga Pengadilan Negeri Kediri dalam memberikan kinerja di Pengadilan Negeri Kediri.
  • English Presentation Contest Dalam Rangka HUT Mahkamah Agung R.I. Ke-74
    Pada hari Kamis tanggal Jumat tanggal 16 Agustus 2019 untuk memperingati HUT Ke-74 Mahkamah Agung R.I. dan meningkatkan kualitas SDM Pengadilan Negeri Kediri diadakanlah English Presentaion Contest 2019 yang dikuti oleh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Negeri Kediri yang bekerjasama dengan Briliant English  Course dari Kampung…

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech